Koruptor Bisa Dihukum Mati, kata Kubu Prabowo. Duet Jokowi-JK Menolaknya, Cukup Hukuman Seumur Hidup

RIMANEWS- Gerindra pimpinan Prabowo menyuarakan, koruptor bisa dihukum mati. Pasangan Jokowi- JK menolaknya, dan tidak setuju koruptor dihukum mati. Namun ada pendukung Jokowi yakni Teten Masduki sudah menyuarakan perlunya hukuman mati bagi koruptor kakap. Bagaimanapun memperlakukan koruptor juga menjadi jualan para capres menjelang Pilpres mendatang. Bila sebelumnya kubu Jokowi-JK memprogramkan hukuman seumur hidup bagi koruptor, Sabtu (7/6) lalu pasangan Prabowo-Hatta berjanji akan mengupayakan ketentuan hukuman mati bagi para pencoleng itu, jika mereka terpilih memimpin Indonesia. Baca Juga Demokrat: Tak perlu menyindir kebijakan masa lalu Kata Presiden Jokowi soal “om telolet om” Presiden ingin kesepakatan dengan India segera dilanjutkan “Kami akan usulkan revisi UU Tipikor (tindak pidana korupsi) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun menjadi hukuman mati,” kata Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, di Surabaya, Sabtu (7/6) lalu. Mahfud beralasan, hukuman mati dibenarkan dalam konstitusi, sama halnya dengan kasus terorisme dan narkoba. Hukuman mati, menurut dia, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). “Di negara adidaya seperti Amerika Serikat yang menghormati HAM, juga memberlakukan hukuman maksimal buat koruptor,”kata Mahfud. Pernyataan pihak Prabowo-Hatta itu tak pelak menegaskan sikap tidak menoleransi korupsi di masa yang akan datang. Sikap yang sama juga ditunjukkan pemerintah Tiongkok. Sejak 1998 lalu, ketika dilantik menjadi perdana menteri pada 1998, Zhu Rongji dengan tegas berkata,” Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya isi dengan mayat para koruptor. Satunya buat saya sendiri jika saya pun melakukan perbuatan hina dan memalukan itu.” Sejarah membuktikan bahwa Zhu tak sekadar main gertak. Segera setelah itu, Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok dihukum mati karena terlibat suap US$ 5 juta. Permohonan banding wakil ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan. Bahkan di awal tugasnya, Zhu mengirim peti mati kepada koleganya sendiri, Hu Chang-ging, wakil gubernur Provinsi Jiangxi. Ia ditembak mati setelah terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar. Lalu Xiao Hongbo,lelaki 37 tahun yang menjadi deputi manajer sebuah bank milik negara di Provinsi Sichuan, itu dihukum mati karena korupsi. Dan banyak yang lain. Korupsi di Tiongkok memang serupa Indonesia: begitu mengerikan dan berakar kuat di birokrasi. Koresponden News di Beijing saat itu, Duncan Hewitt, menyatakan, pada 1999 itu kerugian negara akibat korupsi mencapai AS$16 miliar (sekitar Rp 160 triliun lebih). Untunglah, Tiongkok punya Zhu Rongji. Ia, dengan senjata UU pemberantasan korupsi yang sebenarnya dibuat di zaman Deng membuka Tiongkok, berhasil memberikan shock therapy . Wartawan The New York Times, Elisabeth Rosenthal, melihat upaya Zhu yang sungguh-sungguh memberantas korupsi. Hal yang sebenarnya dilakukan Zhu demi mengembalikan reputasi partai yang hancur karena mentalitas korup para pejabatnya. Persoalannya, bisakah Prabowo benar-benar menepati janji? Karena pemberantasan korupsi butuh ketegasan ekstra, pertanyaan itu berarti bisakah Prabowo memimpin pemberantasan korupsi dengan gaya tangan besi? Mengapa tangan besi? Karena sudah pasti, pasar dan modal–yang di Indonesia bisa bermakna kekuasaan berbau asing, tak akan bersepakat dengannya. Prabowo mungkin bisa mengambil kekuatan rakyat sebagai justifikasi. Tetapi maukah rakyat Indonesia—yang relatif tidak memiliki daya tahan dan elan vital bergelora dalam memberantas korupsi, mengalami masa-masa sulit secara ekonomi? Kenapa? Karena pasti negeri ini mengalami banyak boikot ekonomi, dari luar dan dalam negeri. Hambatan kedua, Prabowo juga harus berhadapan dengan para pembela HAM di Tanah Air, bahkan mungkin dunia. Paling tidak, sikap dua lembaga pembela HAM di Tanah Air—Komnas HAM dan Elsam, sejak lama menyatakan antihukuman mati. Isu itu telah lama menjadi agenda kampanye keduanya. Pada 2012 lalu Komnas HAM menolak tegas hukuman mati bagi terpidana kasus kejahatan. Penolakan itu, kata Ketua Komnas HAM (saat itu) Ifdhal Kasim, dilakukan karena setiap terpidana memiliki hak untuk mendapatkan grasi (pengampunan dari presiden), dan hak untuk hidup. Karena suara Idham saat itu adalah suara Komnas HAM, tampaknya hingga saat ini pun itulah sikap Komnas HAM. Begitu pula sikap Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Melalui direktur eksekutifnya, Indriaswati Dyah Saptaningrum, di beberapa media massa selama ini, Elsam menegaskan keharusan untuk menghapus hukuman mati. Bagi Elsam, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi. Tampaknya, hanya Teten Masduki, aktivis yang mendukung hukuman mati bagi koruptor. Setidaknya seperti dimuat hukumonline awal milenium ini. “Saya setuju hukuman mati terhadap para koruptor. Seorang megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran,” kata Teten kepada hukumonline, saat itu. Berbeda dengan beberapa koleganya, di mata Teten, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis. “Saya sudah muak. Jadi, sebaiknya para koruptor itu dihukum mati,” kata Teten pada media yang sama. Prinsip itu pula yang tampaknya diyakini Prabowo. Hanya itu tadi persoalannya: ia akan menghadapi banyak hambatan. Dari dalam negeri, dan tak menutup kemungkinan dari kekuatan luar yang bergandeng tangan dengan kekuatan internal. Semoga saja kemauan itu bersambut dukungan rakyat Indonesia. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Nasional , prabowo , Hukuman Mati , Gerindra , Jokowi , Nasional , prabowo , Hukuman Mati , Gerindra , Jokowi , Nasional , prabowo , Hukuman Mati , Gerindra , Jokowi

Sumber: RimaNews