Penantang Petahana Harus Tawarkan Alternatif Kebijakan dan Program

Jakarta – Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengharapkan penantang pasangan calon kepala daerah petahana di DKI Jakarta Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) harus menawarkan alternatif kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai persoalan di Ibu Kota Negara ini. Menurut Kristiadi, pemilihan gubernur DKI Jakarta menjadi momentum mengkritisi kebijakan dan program petahana. Sebagaimana diketahui pasangan Ahok-Djarot akan ditantang oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan Ahok-Djarot diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem dengan jumlah dukungan 52 kursi. Agus-Sylviana diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN dengan jumlah dukungan 28 kursi. Sementara Anies-Sandiaga diusung oleh Gerindra dan PKS dengan jumlah dukungan 26 kursi. “Saya mengharapkan mereka ini (penantang petahana) lebih mengkritisi kebijakan-kebijakan dan program petahana, apa saja yang kurang, apa saja yang perlu disempurnakan dan apa alternatifnya,” ujar Kristiadi, di Jakarta, Senin (26/9). Kristiadi menilai, Pilgub DKI akan menjadi pertarungan tokoh-tokoh yang cerdas yang berkarakter nasionalis. Menurut dia, pasangan penantang Ahok-Djarot bisa mengisi ruang publik yang selama ini muak dengan munculnya bakal-bakal calon yang mengumbar isu-isu primordial dan SARA. “Kita lihat pasangan penantang petahana, baik Agus-Sylviana dan Anies-Sandiaga jauh dari sikap-sikap yang berhubungan dengan SARA. Pertarungan Pilgub DKI Jakarta akan menjadi pertarungan orang-orang cerdas yang nasionalis,” katanya. Kristiadi juga memandang bahwa isu SARA dan primordial di DKI Jakarta tidak akan berlaku. Bahkan, kata dia, penggunaan isu SARA bisa menjadi blunder bagi pasangan calon yang berkontestasi. Karena itu, dia mengharapkan para kandidat tidak menggunakan isu-isu yang berbau SARA. “Pemilih DKI Jakarta sudah rasional sehingga isu-isu SARA tidak akan laku, bahkan bisa menjadi bumerang atau blunder jika menjadi isu SARA sebagai brand dalam kampanye,” pungkas dia. Yustinus Paat/WM BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu