96 LSM Serukan Penghentian Isu SARA

Jakarta – Melihat kondisi perpolitikan yang terus disadera isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), terutama terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, membuat Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat yang terdiri dari kurang lebih 96 lembaga swadaya masyarakat ini angkat suara. Dalam tuntutannya mereka meminta agar elit politik dan masyarakat segera mengakhiri penggunaan atau mempolitisasi isu SARA, menghentikan ujaran kebencian di ruang publik dan menghentikan kekerasan. “Jakarta disibukkan oleh pertarungan politik dan sentimen SARA, akhirnya masyarakat sipil terpecah. Kami anggap harus ada jalan ketiga yang bisa mencairkan atau berikan alternatif terhadap kondisi Indonesia saat ini. Masalah penggusuran paksa, penembakan petani di Jawa Barat, dan reklamasi tertutup. Kita semua sibuk pada kontestasi pilkada yang semu. Kami mendesak kepada elit dan masyarakat agar kita kembali fokus pada demokrasi dan isu-isu kerakyatan,” kata Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghifari Aqsa, di kantor LBH Jakarta, Jumat (18/11). Selain itu, aliansi juga meminta agar demokrasi elektoral dikembalikan sebagai ruang politik yang substantif dan bermakna bersih dari suap dan perilaku koruptif. Mengingat, pilkada sejatinya adalah ruang dan mekanisme politik dalam demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kesetaraan serta kesejahteraan rakyat. Tetapi, dia menegaskan desakan tersebut jangan diartikan bahwa aliansi mendukung Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan tersangka dalam dugaan kasus penistaan agama. Sebaliknya, mereka menyatakan dalam posisi netral. Terbukti, tetap mengkritik sejumlah kebijakan Ahok yang dianggap merugikan masyarakat. Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain menambahkan dengan terus dibiarkannya politisasi SARA akan mengancam keberlangsungan demokrasi yang dulu terus diperjuangkan oleh anak bangsa. Untuk itu, dia menekankan perlunya tindakan tegas dari aparat kepolisian kepada siapapun yang melakukan kekerasan ataupun menyerukan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial. “Kedua belah pihak sudah sampaikan SARA atau kebencian. Siapapun yang melakukan ujaran kebencian atau kekerasan atau yang melakukan politik SARA itu harus ditindak. Demokrasi jangan dicederai dalam konteks menghalalkan segala cara. Kita meminta kepada pemerintah dalam konteks ujaran kebencian harus ditindak. Politik berbau SARA juga harus ditindak,” tegas Bahrain. Selain itu, dia juga menekankan betapa pentingnya dialog dalam menyelesaikan masalah ataupun perbedaan pendapat, dibandingkan menyerukan ujaran kebencian dan kemudian menghasut atau menyebarkan kebencian. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf. Dia menegaskan SARA jangan dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan politik kekuasaan. “Elit, masyarakat hentikan ruang-ruang politik SARA dalam politik karena akan bahaya bagi kebhinekaan, demokrasi di Indonesia,” tegasnya. Menurutnya, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan negara ini yang harus diselesaikan, dibandingkan terus tersandera dalam politisasi SARA sebagaimana diperlihatkan di Jakarta. Sebut saja, sejumlah kasus yang belum diselesaikan, seperti kasus Munir, konflik di Papua, masalah kesejahteraan masyarakat dan, reforma agraria. Sebagaimana diketahui, politik dalam pilkada DKI Jakarta belakangan terus disandera oleh isu SARA. Semua perhatian dan tenaga terkuras pada kasus dugaan penistaan agama yang kebetulan dilakukan oleh salah satu calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Ketidaktegasan kepolisian menangani isu tersebut, membuat umat Islam geram dan turun ke jalan menuntut keadilan, pada 4 November lalu. Tetapi, sayangnya isu itu terus dimainkan dan menyandera pemerintahan. Meskipun, kini Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Novi Setuningsih/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu