Dalami Korupsi Fuad Amin, KPK Periksa Maraton Pejabat Pemda Bangkalan

Rimanews – KPK datang kembali ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin (22/12), untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat pemkab setempat. Tim berjumlah empat orang dan dipimpin oleh Novel Baswedan. Keempat pejabat yang diperiksa KPK itu masing-masing mantan Sekda Bangkalan Syaiful Jamal, lalu Eddy Mulyono (juga mantan sekda) serta pelaksana harian (Plh) sekda Moh Muhni, serta Sekretaris DPRD Bangkalan Tomy Feryanto dan mantan inspektorat. Baca Juga Anas Urbaningrum imbau kader Demokrat gabung Hanura Sidang dipindah, Ahok: saya nurut saja Banser ingin bantu amankan natal, ini respons Kapolda Metro Menurut Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono, pemeriksaan digelar di Mapolres Bangkalan. “Yang jelas KPK pinjam tempat, dan ada sejumlah pejabat pemkab yang telah dipanggil,” terang kapolres. Saat ini KPK masih berada di ruang serba guna Polres Bangkalan, dan pemeriksaan kepada lima orang pejabat Pemkab Bangkalan itu berlangsung tertutup. Pemeriksaan kepada sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ketua DPRD yang juga mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron. Pada tanggal 17 Desember 2014, KPK juga telah memeriksa Direksi Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura. Direksi PD Sumber Daya yang diperiksa kala itu, adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Cholil Solihin, Direktu PD Sumber Daya Afandy, Dirut PD Sumber Daya Chairil Anwar, Dirut PD Sumber Daya CHairil Saleh, Dirut PD Sumber Daya Abdul Razak. “Para saksi diperiksa untuk ABD (Antonio Bambang Djatmiko),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu lalu. Antonio adalah Direktur PT Media Karya Sentosa yang diduga menyuap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron. PD Sumber Daya adalah perusahaan daerah yang memiliki kontrak kerja sama dengan PT MKS. Selain direksi PD Sumber Daya, KPK juga memeriksa sopir Antonius Bambang Djatmiko, Suryanto dan Abdul Hakim. Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi Bupati Bangkalan pada periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013. Fuad mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO). Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG), karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan. Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun. Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berdasar PJBG tersebut, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP) atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur, Bangkalan, Madura. Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Perjanjian yang mengatur “Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa” antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS akibatnya, gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Tersangka lain adalah Antonio Bambang Djatmiko dan Rauf sebagai pemberi dan perantara yang dikenakan dugaan pasal 5 ayat 1 huruf a, serta pasal 5 ayat 1 huruf b serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatan penyelenggara negara tersebut dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Sementara mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan itu ditangkap tim KPK di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp700 juta, tiga koper berisi uang serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh di Kabupaten Bangkalan ini. Selain menangkap Fuad Amin, tim KPK pada saat yang juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL, serta seorang pegawai BUMD yang juga terlibat dalam kasus suplai migas itu. Saat ini, Fuad yang dikenal sebagai kiai dan ulama alim, serta tokoh kuat di Pulau Madura karena banyak memiliki pendukung ini, telah meringkuk di ruang tahanan KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pasokan migas. Selain Fuad, KPK juga membidik anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad yang kini menjabat sebagai Bupati Bangkalan, karena yang bersangkutan juga terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan ayahnya. Dua hari setelah penangkapan, sebanyak 12 tim penyidik KPK datang lagi ke Kabupaten Bangkalan dan melakukan penggeledahan di tiga rumah Fuad Amin Imron, pendopo pemkab dan di sebuah butik milik Fuad di Jalan Teuku Umar. Hasilnya, tim penyidik menyita sejumlah berkas, brangkas serta dokumen penting dari lima titik itu. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Fuad Amin Imron , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews