PP Muhammadiyah: Tidak Perlu Aksi Demo Jilid III

Yogyakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Mabes Polri yang menetapkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai tersangka. Keputusan tersebut dinilai sudah sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan obyektif. Hal tersebut disampaikan Haedar Nashir, saat memberikan keterangan pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (16/11). Haedar didampingi ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Dahlan Rais, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi dan Otonomi dan Agung Danarto, serta Ketua Bidang Hukum Busyro Muqoddas. “Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa penetapan Ahok sudah obyektif atau sesuai dengan yang diiktiarkan dan dijalankan seoptimal mungkin oleh pihak kepolisian. Hal itu merupakan bukti tegaknya hukum dengam baik setta terjaiminnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum,” kata Haedar. Pada poin kedua pernyataan resmi PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menyebutkan, pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung sepenuhnya penegakan hukum atas kasus tersebut. Naidar juga mengapresiasi kunjungan dan komunikasi Presiden ke berbagai elemen, sebagai wujud terciptanya stabilitas nasional dan terwadahinya aspirasi umat Islam yang keyakinannya ternodai. “Harapannya, proses hukum yang positif tersebut pada tahap selanjutnya tetap berjalan objektif dan seadil-adilnya. Dan seterusnya, kami akan kawal proses hukum yang semestinya harus dilalui,” ujarnya. Selanjutnya, PP Muhammadiyah juga meminta kepada umat Islam untuk berlapang hati menerima hasil proses hukum tersebut, serta mengawal dengan seksama agar hukum tetap tegak dan pada proses selanjutnya di pengadilan. “Semua elemen bangsa harus bersama-sama menjaga dan memelihara kebhinekaan, ketertiban dan kedamaian, serta tetap menjaga toleransi,” ujar Haedar. Haedar juga meminta umat Islam tidak perlu lagi menggelar rencana aksi jilid tiga, namun fokus pada proses hukum selanjutnya. “Seluruh rakyat baiknya mencurahkan energi dan perhatian optimal dengan melakukan kerja-kerja cerdas dan produktif untuk menjadi bangsa yang berkemajuan,” tegasnya. Namun, dikatakan Haidar, masyarakat Indonesia harus belajar dari kasus Ahok tersebut. “Kepada setiap warga negara, hendaknya belajar dari kasus ini. Agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini oleh para pemeluknya serta harus dijunjung tinggi keberadaanya sebagaimana dijamin kontitusi,” ucapnya. Ditambahkan Busyro Muqoddas, umat Islam tidak perlu lagi beprasangka terhadap proses hukum yang diterapkan kepada Ahok. Menurutnya, sebaiknya tidak perlu lagi ada aksi jilid ketiga dan menyalurkan seluruh energi kepada proses hukum selanjutnya. “Kita kawal bagaimana proses hukum ini selanjutnya bahkan hingga ke persidangan. Seperti sidang kasus Jessica, kita berharap kasus ini pun mendapat perlakuan serupa,” ujar Busyro. Fuska Sani Evani/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu